Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak mengeluarkan putusan sela untuk menolak pembelaan PT Portanigra dalam sidang sengketa tanah Meruya. Putusan sela hakim menunggu penyampaian duplik kuasa hukum tergugat.

Koordinator Forum Masyarakat Meruya Selatan Kaharuddin Dompu tidak mempermasalahkan sikap majelis hakim yang diketuai Hesmu Purwanto. Menurut dia, keputusan itu masih dalam koridor hukum perdata. “Karena itu permintaan majelis hakim, kami menurut saja. Asalkan tidak melanggar tata cara persidangan dan tidak merugikan kami,” kata Kaharuddin kepada VHR, seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (11/6).

Selain meminta hakim mengeluarkan putusan sela, dalam materi repliknya warga juga mempertanyakan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan lahan seluas 78 hektare di Meruya Selatan tidak dihuni warga. Sebab, faktanya tanah tersebut ditempati oleh ribuan kepala keluarga selama puluhan tahun. “Kami mempertanyakan juga soal itu,” ujarnya.

Warga Meruya menilai sejauh ini sikap hakim masih berpihak kepada mereka. Hakim juga dinilai masih adil dan cukup teliti selama persidangan. Didampingi warga, Kaharuddin mengimbau hakim menyatakan kebenaran dan kesalahan sesuai dengan fakta. “Dengan demikian tanah kami ada kejelasan mengenai status hukumnya,” kata Kaharuddin yang disambut teriakan dukungan warga.

Salah seorang anggota tim kuasa hukum warga, Lorentius Toreh, mengaku warga juga dirugikan karena harga tanah di Meruya Selatan turun drastis setelah kasus ini mengemuka. Tidak hanya itu, batas-batas tanah PT Portanigra juga tidak jelas. Menurut dia, hal ini diperkuat data di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat yang juga mempertanyakan batas tanah Portanigra. “Warga ini kan tidak ikut berperkara. Atas dasar itulah kami ingin hakim mengeluartakan putusan sela,” katanya di persidangan.

Di luar ruang persidangan, sekolompok warga dari Forum Betawi Rempug (FBR) juga berunjuk rasa sebagai dukungan terhadap perjuangan warga Meruya Selatan. (E1)