Jakarta - PT Lapindo Brantas mengaku telah memenuhi standar teknik pengeboran minyak dalam proyek eksplorasi di Porong, Sidoarjo. Tidak ada unsur kecerobohan berat dalam pengeboran yang dilakukan.

Kuasa hukum perusahaan milik keluarga Bakrie itu, Ahmad Mutosim, mengatakan hal itu seusai sidang duplik gugatan perdata korban lumpur Lapindo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Menurut dia, munculnya semburan lumpur sekitar 150 meter dari sumur pengeboran Lapindo adalah bencana alam yang terjadi di luar kemampuan perusahaan minyak itu. "Pada intinya kami menolak semua replik penggugat. Dalam pembuktian kami akan buktikan tidak ada hubungan sebab akibat antara sumur pengeboran dan luapan semburan lumpur."

Ahmad Mutosim menyatakan PT Lapindo sama sekali tidak lepas tanggung jawab dalam peristiwa ini. Menurut dia Lapindo telah mengeluarkan biaya US$ 48,344 juta untuk mengatasi dampak semburan lumpur dan membayar ganti rugi kepada warga korban lumpur.

Perusahaan yang diwakilinya, kata dia, juga tidak pernah lalai memberikan informasi kepada masyarakat. Terbukti dengan aktifnya perusahaan minyak itu membentuk media center di Sidoarjo dan menyediakan data-data baru mengenai semburan lumpur panas yang telah menenggelamkan empat desa itu.

Salah seorang kuasa hukum penggugat Astuti Listianingrum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menolak mengomentari jawaban duplik tim kuasa hukum PT Lapindo itu. Dia mengatakan pihaknya akan mengajukan bukti-bukti yang menjadi dasar gugatan pada sidang selanjutnya.

Moefri, ketua majelis hakim sidang gugatan perdata terhadapa PT Lapindo, mengatakan akan melanjutkan sidang 18 Juni nanti dengan agenda pengajuan bukti dan saksi dari penggugat.

Selain PT Lapindo, tergugat dalam kasus ini adalah Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Badan Pekerja Migas, Gubernur Jawa Timur, serta Bupati Sidorjo. (E1)