Palu - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga air di kawasan Taman Nasional Lore Lindu di wilayah Kabupaten Donggala dan Poso.
 
Direktur Eksekutif Walhi Sulteng Supardi Lasaming mengatakan, pembangunan PLTA di kawasan hutan lindung mengancam keselamatan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, juga memengaruhi cara berpikir masyarakat sekitar cagar alam yang akan menganggap perusakan lingkungan dibolehkan dengan alasan pembangunan.
 
Menurut dia, keinginan pemodal untuk membangun PLTA Lore Lindu sebagai solusi pembangunan ekonomi pedesaan, belum tentu menjamin kebutuhan listrik murah bagi rakyat sekitar. Pemerintah seharusnya mencari alternatif lain pemenuhan kebutuhan listrik rakyat. Di Sulteng terdapat 17 titik yang dapat digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM) yang lebih ramah lingkungan.

“Selain biaya pembangunannya murah, PLTM ramah lingkungan. Masyarakat di pedalaman juga dapat menikmati listrik. Jadi, tidak harus dengan membangun PLTA baru bisa menikmati listrik,” kata Supardi, Senin (11/6).
 
Di tempat terpisah, Direktur PT Lindu Hydro Power Heru Husaini mengatakan, pembangunan PLTA dipastikan akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun pihaknya telah berupaya meminimalisasi kerusakan lingkungan menggunakan teknologi terowongan yang hanya membutuhkan lahan seluas 10 hektare.

Heru mengatakan, orang-orang yang mengatasnamakan lingkungan tidak memikirkan pembangunan dan kelangsungan generasi berikutnya, yang sangat membutuhkan energi listrik yang dihasilkan PLTA Lore Lindu.
 
Penolakan pembangunan PLTA di kawasan Taman Nasional Lore Lindu sudah muncul sejak tahun 1990. Waktu terjadi aksi penolakan besar-besaran oleh aktivis lingkungan dan sejumlah LSM di Sulteng. Mereka menentang pembangunan proyek ini karena akan merusak lingkungan dan menenggelamkan beberapa desa. (E1)